Type something and hit enter

author photo
By On
advertise here
BLOGGER KALTENG - Kehadiran Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Kalimantan Tengah dalam audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Palangka Raya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah dan beberapa instansi terkait memberikan warna tersendiri dan menjadi sebuah langkah progresif yang positif, apresiasi besar juga perlu diberikan kepada teman-teman BEM yang tidak mengenal lelah untuk menjadi oposisi dalam menyuarakan keadaan masyarakat dan menyampaikan aspirasi untuk masyarakat, demikian juga dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng yang telah memberikan respon cepat dengan memberikan waktu untuk bertemu dan berdiskusi. 

Hal ini menjadi sesuatu yang membahagiakan, karena budaya diskusi akan kembali berjalan antara mahasiswa, pemuda, DPRD, dan Eksekutif di Kalimantan Tengah, semoga ini tidak berhenti di sini dan akan terus terjaga dan terjadi ke depannya.


KNPI Kalteng dalam mengkaji berbagai isu-isu krusial kemasyarakatan, tidak sebagai teknisi penyelesaian masalah, KNPI bergerak untuk bisa menjadi mediasi dan fasilitator dalam setiap isu dengan melakukan kajian-kajian bersama.

Meskipun dukungan Pemerintah Provinsi Kalteng maupun DPRD dan lembaga lainnya terbilang minim, KNPI tetap bersemnagat untuk melakukan kajian-kajian strategis, seperti beberapa waktu lalu  KNPI Kalteng melaksanakan kajian strategi tentang mencari solusi sengketa tata batas Kalteng dengan Kaltim, meskipun dalam kajian tersebut tidak dihadiri oleh DPRD dan Instansi terkait namun terus berjalan dan mendapatkan berbagai sumber informasi, yang nantinya KNPI akan memebrikan rekomendasi hasil kegiatan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dan DPRD. 

Dalam audiensi tersebut KNPI telah menyampaikan pemikiran pemuda, yang disampaikan oleh Bakti Yusuf Irwandi Team Kajian Strategis Daerah KNPI Kalteng yang di dampingi oleh Aan Nurhasan (Sekretaris KNPI Kalteng), Adi Abdian Noor (Wakil Ketua) dan Edy Rustian (Wakil Sekretaris). 

Beberapa hal yang kami sampaikan adalah :

Mengingat UU RI No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan menyatakan bahwa Pemuda mempunyai peran dalam memberikan rekomendasi dalam setiap kebijakan yang mau dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah. Seperti dalam pembahasan Perda (Konsultasi dan Uji Publik Raperda) peran pemuda melalui KNPI sangat jarang dilibatkan. 

Kami sampaikan juga bahwa kondisi OKP dan KNPI tingkatan Kabupaten banyak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi karena anggaran sangat sulit didapat, begitu juga ada beberapa KNPI Kabupaten yang sampai detik ini tidak bisa beraudiensi dengan pemerintah setempat, supaya ini juga menjadi perhatian Wakil Rakyat mengingat bahwa pemuda adalah regenerasi penerus yang harus memiliki kualitas unggul, pemuda adalah masa depan bangsa ini.
OKP yang aktif saat ini adalah merupakan tempat pengkaderan, ruang untuk melatih, mengasah, dan mengorbitkan calon-calon pemimpin ke depannya, diharapkan kepada DPRD dalam hal ini Komisi C agar dapat lebih lagi untuk memproritaskan OKP yang aktif supaya dapat dibantu, tanggungjawab pemerintah dan swasta untuk memberikan ruang berkembang dengan segala fasilitasnya bagi pemuda merupakan amanat UU yang harus diimplementasikan dengan baik dan jujur.

Potensi pemuda untuk berkembang tidak bisa terhenti ataupun diberhentikan oleh karena persoalan perbedaan-perbedaan, seharusnya perbedaan-perbedaan yang terjadi menjadi penyemangat untuk mengasah pemuda menjadi unggul dan dewasa, ruang pemuda untuk berkarya dan berkontribusi kepada daerah jangan sampai tertutup, baik itu anggaran, fasilitas lainnya. KNPI sebagai berhimpunnya OKP, begitu juga OKP sebagai tempat kaderisasi yang slalu aktif bergerak sangat perlu di dukung oleh pemerintah daerah.

Persoalan persoalan yang terjadi di daerah ini menjadi tanggung jawab kita bersama sesuai dengan fungsi masing-masing, sinergitas dan kepercayaan bersama akan mampu selesaikan semuanya untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

KNPI akan tetap menjadi garda terdepan untuk mengawal semua keputusan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat, selama kebijakan kebijakan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku dan berpihak kepada masyarkat.

KNPI juga akan tetap menjadi garda terdepan untuk mmenolak semua keputusan pemerintah yang kebijakan kebijakan tersebut tidak sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak berpihak kepada masyarkat.

Dari Rumah Rakyat DPRD Kalimantan Tengah
Palangka Raya, 31 Oktober 2016
Salam pemuda
Muda, Mandiri, Progresif 
DPD KNPI PROVINSI KALTENG

Click to comment