ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DAN SIKAP PENOLAKANNYA DI INDONESIA

Apa yang dimaksud dengan ISIS? Negara Islam (di) Irak dan Syam (Bahasa Arab : al-Dawlah al-Islāmīyah fī al-ʻIrāq wa-al-Shām, Bahasa Inggris: Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) atau Islamic State in Iraq and Syriaatau Islamic State in Iraq and al-Shām (ISIS)) adalah sebuah negara dan kelompok militan jihad yang tidak diakui di Irak dan Suriah. Ada beberapa nama untuk menyebut kelompok militan di Irak dan Suriah ini. Tidak ada konsensus tentang bagaimana harus menyebut kelompok militan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat sebagai “Negara Islam di Irak dan Levan” atau ISIL yang merupakan singkatan dari Islamic State in Iraq and the Levant. Beberapa media menyebutnya “Negara Islam di Irak dan Suriah” atau ISIS yang merupakan singkatan dari Islamic State in Iraq and Syria.

Kelompok ini dalam bentuk aslinya terdiri dari dan didukung oleh berbagai kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan Al-Qaeda di Irak (AQI), termasuk kelompok pemberontak Jaysh al-Fatiheen, Jund al-Sahaba, Katbiyan Ansar Al-Tawhid wal Sunnah dan Jeish al-Taiifa al-Mansoura, dan sejumlah suku Irak yang mengaku Sunni.

ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam dan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, dan menjarah bank. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah danKristen. Pemberontak di Irak dan Suriah ini telah menewaskan ribuan orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang Juni 2014. Jumlah korban tewas ini merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir. Aksi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ini telah menyebabkan tak kurang dari 30.000 warga kota kecil di Timur Suriah harus mengungsi.

Tokoh Sentral di Balik Militan ISIS adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Di bawah kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front Al Nusra, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi Al-Qaidah di Suriah. ISIS memiliki hubungan dekat dengan Al-Qaeda hingga tahun 2014. Namun karena misi berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah dan penggunaan aksi-aksi kekerasan, Al-Qaidah lalu tidak mengakui kelompok ini sebagai bagian darinya lagi. Abu Bakar al-Baghdadi bahkan bersumpah untuk memimpin penaklukan Roma. Pemimpin militan ISIS  Abu Bakar al-Baghdadi ini juga menyerukan umat Islam untuk tunduk kepadanya.

Mencermati keberadaan dan perkembangan gerakan lslamic state of lraq and Syiria (ISlS) baik di negara asalnya dan terutama di lndonesia, bahwa dilihat dari konteks kelahirannya, lSlS merupakan gerakan politik radikal yang lahir sebagai reaksi atas situasi politik dalam negeri lrak dan Syiria. lSlS bukanlah gerakan lslam, tetapi gerakan politik yang mengatasnamakan lslam untuk merebut kekuasaan politik di lrak dan Syiria. lSlS tidak ada hubungannya dengan persoalan politik di negara-negara lainnya, termasuk di lndonesia. Cita-cita mendirikan khilafah lslam di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi tidak memiliki akar teologis, ideologis dan historis yang kuat berdasarkan Al-Quran, Sunnah yang sahih, dan pendapat para ulama yang otoritatif. Menurut pandapat lmam Syafii dan lbnu Khaldun, setelah Khulafaur Rasyidun tidak ada lagi kekhalifahan di dalam lslam. Demikian yang disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam pernyataan sikapnya menolak Faham ISIS, Jakarta, 12 Agustus 2014.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau yang bisa disingkat PBNU menyatakan bahwa mereka menolak gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Negara Islam di Irak dan Suriah. Pernyataan ini diungkapkan secara langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jakarta, hari Jumat (8/8/2014). Ia juga mengajak masyarakat umum untuk menolak segala bentuk gerakan dari ISIS. Pasalnya, gerakan yang dilakoni ISIS bertentangan dengan jiwa Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika sehingga dapat mengancam keutuhan NKRI.

Ketua Umum PBNU ini juga mengungkapkan bahwa ISIS telah mendapatkan penolakan yang sudah dimulai oleh para ulama Timur Tengah. Gerakan ISIS yang menggunakan kekerasan dan bahkan membunuh ulama yang tidak sejalan dengannya, menurut Said telah bertolak belakang dari sifat dasar ajaran Islam. Agama Islam begitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga gerakan ISIS tidak bisa ditolerir.

“Sifat dasar Islam tersebut nyata-nyata bertolakbelakang dengan cara-cara yang dilakukan ISIS, yang melakukan kekerasan sampai membunuh ulama yang tidak sejalan dengannya”.

Oleh karena itu, pemerintah dan kita bersama harus mencegah perkembangan dari gerakan ISIS ini yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengedepankan tujuan mereka. Jika gerakan ISIS terus dibiarkan saja maka dikhawatirkan akan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, sebagian warga Indonesia (non Aswaja) yang pernah bermukim di Baghdad Iraq, pasca jatuhnya Saddam Husain, ada yang bergabung dalam gerakan radikal ISIS. Warga Indonesia itu adakalanya berasal dari keluarga TKI/ TKW yang bekerja di Iraq dan Syam (Syiria), namun adakalanya memang berangkat ke Iraq dan Syiria, yang sengaja menjadi relawan perang, tentunya dengan tujuan melawah musuh-musuh ISIS (Al-Qaedah) baik dari kalangan kaum kafir (Amerika dan sekutunya), juga kaum muslimin yang dianggap berlawanan dengan aqidah dan politik ISIS (Wahhabi Takfiri).

Ironisnya, akhir-akhir ini, di Indonesia mulai dideklarasikan pendirian cabang Khilafah Islamiyah versi ISIS ini di beberapa daerah, seperti di Jakarta, Bandung, Solo, Jawa Timur dan sebagainya, yang dilakukan oleh para simpatisan ISIS, dan dimotori oleh para mantan mukimin Iraq dan Siriya tersebut.

Banyak pendapat dan pernyataan tegas telah dikeluarkan diantaranya mengatakan sistem kekhalifahan tidak cocok di Indonesia karena pasti akan berujung pada kepentingan politik pragmatis, bukan syariat.

"Sistem kekhalifahan diyakini tidak cocok dengan Indonesia. Tentang bagaimana bentuk kekhalifahan yang dimaksud saja bisa terdapat banyak pendapat. Apalagi nanti pada persoalan siapa yang pantas jadi khalifah," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Senin (11/8/2014). Muslimedianews.com.

Ia mengatakan perdebatan mengenai siapa yang pantas menjadi khalifah pasti akan masuk pada wilayah politik. Pada saat itu, bukan lagi syariat yang diutamakan, tetapi kepentingan politik pragmatis.

Indonesia harus bangga bisa menjadi suatu negara yang stabil secara politik bila dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah yang katanya sangat dekat dengan syariat Islam. "Indonesia jauh lebih dewasa dan matang dalam berdemokrasi. Anugerah seperti itu harus disyukuri dengan cara menjaga sesuatu yang sudah baik selama ini," tuturnya.

Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila harus berhati-hati dengan gerakan dan paham yang berupaya memecah belah persatuan. Dugaan munculnya ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) merupakan upaya untuk memecah belah. Isu masuknya ideologi ISIS ke Indonesia ditanggapi dengan penolakan oleh berbagai pihak. Pemerintah sendiri juga sudah menyatakan menolak ideologi tersebut.

Pernyataan penolakan, Indonesia bukanlah negara yang didasarkan ideologi agama tertentu. Seluruh komponen bangsa telah menyepakati Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa.

Pancasila terbukti telah mampu menyatukan seluruh perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, adat-istiadat, bahasa, dan bahkan agama.

Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Djoko Suyanto menegaskan sikap pemerintah terhadap paham Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) yang kemudian menjadi Islamic State (IS).

Dia tegaskan paham ISIS bukanlah perkara masalah agama. Tapi, masalah ideologi. Dan kalau dikaitkan dengan negara Indonesia, Ideologi paham ISIS sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia, yakni ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Karena itu, Pemerintah menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS berkembang di Indonesia. "Karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, NKRI dan Kebhinekaan kita dalam NKRI," tegas Djoko menyampaikan keterangan pers sikap pemerintah terhadap ISIS, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Menkopolhukam didampingi Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Agama, Menteri Luar Negeri, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Lebih lanjut Djoko Suyanto mengungkapkan banyak organisasi Islam baik yang garis keras maupun moderat tidak setuju keberadaan paham Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) di Indonesia.

Lebih lanjut Djoko katakan, Pemerintah mengapresiasi sikap tokoh agama dan ulama serta masyarakat yang memberikan indikasi kewaspadaan yang sangat tinggi terkait ISIS. Khususnya respon kepedulian tokoh agama tentang keberadaan paham ini.