Type something and hit enter

author photo
By On
advertise here
BLOGGER KALTENG - Menjelang Musyawarah Daerah DPD KNPI Kota Palangka Raya yang diagendakan tanggal 4-5 September 2016 besok di Hotel Aquarius, hingga saat ini beberapa nama calon ketua telah mendeklarasikan diri dan beberapa OKP telah menyerahkan kelengkapan berkas keikutsertaan sebagai peserta musda nantinya.

Ketua Bidang Organisasi DPD KNPI Kalteng Rahmad Handoko menyampaikan beberapa penjelasan mengenai aturan pencalonan dan proses verifikasi OKP dalam musda nantinya. 
Menurut Handoko untuk aturan terkait pencalonan harus kembali pada aturan yang jelas, yakni sesuai dengan AD/ ART yang telah disahkan, hasil dari Kongres di Papua. 

Tambahnya lagi, namun dalam hal ini ada kemungkinan hal yang berhubungan dengan syarat dan prasyarat calon ketua boleh ditambahkan tapi yang perlu diingat dalam penambahan itu tidak boleh bertentangan dengan AD/ ART KNPI itu sendiri.

"Untuk syarat dan prasyarat calon ketua peserta musda boleh menambahkan, namun tidak boleh bertentangan dengan AD/ ART KNPI itu sendiri. Selain itu jangan sampai ada terkesan pihak yang menghalangi pemuda terbaik untuk maju dalam proses pencalonan," jelasnya.

Kemudian terkait kelengkapan administrasi OKP sebagai syarat keikutsertaan dalam musda nantinya Rahmad Handoko menginstruksikan KNPI harus bersikap tegas, mana OKP yang bermasalah dan tidak harus jelas keberadaan dan statusnya dalam berhimpun di KNPI selama ini.

"Harusnya juga segenap stakeholder juga demikian, harus bersikap tegas kepada keberadaan OKP, tidak hanya KNPI yang menegur dan terkesan menertibkannya," jelasnya.

Jelasnya lagi, namun dalam hal proses verifikasi nantinya jika OKP yang selama ini telah berhimpun di KNPI tidak mengantongi SK terbaru atau surat keterangan dari Kesbangpol sebagai kelengkapan secara formil, keadaan masih bisa kita kondisikan.

"Maksud kondisi yang saya maksud adalah masih ada itikad baik dari pemegang mandat saat itu akan memenuhi segala syarat formil yang kita maksud tadi, disamping proses pengkaderan dan gerakan organisasi juga harus dijalankan," jelasnya.

Dilema besar juga sebenarnya bagi OKP di daerah, disamping mereka masih ingin bergerak dan menjalankan proses organisasinya tapi di tingkat pusat juga tidak jelas keberadaanya atau bermasalah.

Menjadi pertanyaan besar bagi kita ungkap Rahmad Handoko adalah bagaimana dengan OKP yang menjadi sayap partai jika dalam proses verifikasi Partai Politiknya sendiri tidak lolos. Mungkin hal ini bisa menjadi pembahasan di musda nantinya.

Harapannya, semoga musda DPD KNPI Kota Palangka Raya ini nantinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. [DEBU YANDI]

Click to comment