Type something and hit enter

author photo
By On
debuyandi
BLOGGER KALTENG (Palangka Raya) - Saya sepakat saja dengan aksi masyarakat yg mempublikasikan jalan-jalan rusak dan drainase yang mampet. Artinya akan membongkar bagaimana kinerja pemerintah 10 tahun sebelumnya dan anggota dewan pada masanya.

Apakah penggunaan anggaran sudah tepat? Itu yang dipermasalahkan masyarakat tepat atau tidak tepat anggaran yang digunakan. Misalkan kenapa harus membangun taman, kenapa tidak jalan yang diperbaiki?

Mungkin saja ratusan tempat yang masih belum terjamah oleh pemerintah terdahulu. Atau mungkin saja hanya daerah-daerah tertentu yang jauh dari pemukiman tapi tiba-tiba ada aspal (ini bukan rahasia lagi).

Menurut data terbaru dari total 900 km jalan yang ada di Kota Palangka Raya, sekitar 45 persennya mengalami kerusakan.

Aksi 'menanam pohon pisang' di Jln. Manjuhan adalah aksi harapan dan kesabaran masyarakat yang cukup lama.

Saya rasa cukup 1 aksi menanam pohon pisang di Kota Cantik ini, ini menjadi kritikan substantif mewakili jalan-jalan rusak lainnya.

Usai ada aksi itu, Bang Fairid Naparin Walikota Palangka Raya turun langsung ke lapangan. Malamnya sudah diturunkan alat berat untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Lalu, masih ada pihak yang 'mempolitisir', kalau ingin jalan ditempat anda segera diperbaiki maka tanamlah pohon pisang, foto kemudian viralkan di media sosial, maka Walikota akan turun langsung. Analogi konyol yang seharusnya tidak keluar dari mereka yang tahu bagaimana pemerintahan di jalankan.

Baca juga : Aksi Gerak Cepat Pemerintah Kota Palangka Raya Perbaiki Drainase dan Jln. Manjuhan

Bayangkan, jika semua orang melakukan hal serupa. Mungkin dalam 1 atau 2 tahun semua permasalahan jalan dan drainase selesai. Lalu bagaimana soal anggarannya? Apakah cukup dengan anggaran di tahun 2019 ini menyelesaikan ratusan atau ribuan jalan yang rusak? Lalu bagaimana dengan infrastruktur lainnya.

Turunya Walikota ke lokasi Jln. Manjuhan adalah respon cepat tanggap seorang pemimpin. Dia tidak takut berhadapan dg masyarakat. Karena dia sadar tanggungjawabnya.

Baru 5 bulan menjabat sebagai Walikota, masyarakat mulai menuntut permasalahan segera diselesaikan. Masyarakat meminta diprioritaskan. Tidak hanya 1 tapi banyak.

Ini permasalahan 10 tahun, diminta diselesaikan oleh walikota yang baru menjabat 5 bulan, dan baru tahun 2019 ini terlibat dalam proses penganggaran. Itupun sudah ada beberapa jalan dan drainase yang masuk dalam perbaikan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Saya rasa Pemerintah terutama dinas terkait sudah mempunyai daftar mana saja jalan yang rusak dan mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.

Jadi, ayo publikasikan semua jalan dan drainase yang butuh perbaikan. Semuanya. Nanti kita hitung bersama. Berapa banyak. Dan hitung bersama berapa kemampuan pemerintah dalam memperbaikinya.

Jika selama 10 tahun lalu gerakan ini ada dan massif tentunya permasalahan jalan dan drainase tidak separah sekarang.

Atau kita bongkar jumlah jalan aspal yang tidak perlu tiba-tiba jalan itu di aspal. Pemukiman bukan, bahkan hanya ada makhluk halus yang mendiami lingkungan tersebut.

Sebagai akhir tulisan ini, saya berikan link berita penjelasan terkait infrastruktur di Kota Palangka Raya :

1) Beta Bela Pernyataan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Terkait Jalan Manjuhan

2) Reaksi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Saat Warga Palangkaraya Tanami Pohon Pisang di Jalan Rusak 

Akhirnya dengan ketersediaan anggaran yang ada, ditambah sharing anggaran antara Pemerintah Kota dan Provinsi, maka masyarakat harus bersabar menunggu 'giliran' perbaikan.

Minimal sambil menunggu perbaikan penuh ada upaya pemerintah memperbaiki seadanya (jika memungkinkan) dengan cara menurunkan alat berat, meratakan jalan yang bergelombang. Memperbaiki sebisa mungkin drainase yang mampet sesuai dengan anggaran yang ada.

Sebagai masyarakat yang baik, kita wajib memberi dukungan, kritikan dan saran kepada pemerintah untuk berkerja secara maksimal.

***
Debu Yandi
Blogger Kalteng
Palangka Raya, 8 Maret 2019

Click to comment